Pasti Halal Dot Com

Kewenangan Sertifikasi Halal MUI Dicabut Total Oleh Pemerintah?

Kewenangan Sertifikasi Halal MUI Dicabut Total?

Kembali merebak khabar tentang  kewenangan sertifikasi halal MUI dicabut dan akan digantikan perannya oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kementrian Agama. Bagaimana yang sebenarnya terjadi?

BPJPH Sebagai Pelaksana Amanah Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengamanahkan pembentukan  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Menteri Agama untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam melaksanakan tugas, badan ini harus bekerjasamna dengan kementrian/lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI.

Untuk melaksanakan amanah UU inilah Menteri Agama Luqman Hakim Syaifudin,  baru-baru ini menandatangani Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi bagian dari struktur di kementerian Agama.

“Ini secara struktural sudah tidak ada kendala lagi mengenai keberadaan BPJPH. Sudah tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa kementerian menghambat atau tidak serius menangani persoalan struktur baru ini,” demikian penegasan Sekjen Kemenag Nursyam saat dikonfirmasi mengenai perkembangan pembentukan BPJPH, Jumat (21/10) lalu.

Menurut Nursyam, dengan terbitnya PMA tentang Ortaker ini, maka tugas Kemenag berikutnya adalah melakukan pengisian jabatan. Struktur BPJPH sendiri nantinya setingkat Eselon I yang akan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan empat pejabat Eselon II, yaitu: 1 Sekretaris Badan dan 3 Kepala Pusat.

“Pansel pengisian jabatan segera akan dibikin, terutama untuk eselon II karena pansel jabatan eselon I sudah ada. Tinggal kita bentuk pansel jabatan eselon II, III, dan seterusnya,” kata Nursyam.

“Dalam hitungan kasar, pada tahun 2017, sejauh-jauhnya bulan April atau bahkan Maret, struktur ini sudah akan terisi dari eselon I IV sesuai ortaker yang baru. Ini sedang kita siapkan,” tambahnya.

Siapa yang akan menjadi aparatur BPJPH? Nursyam mengatakan bahwa jabatan fungsional dan struktural pada BPJPH bisa diisi dari mana saja, terutama aparatur yang selama ini telah mengabdikan diri terhadap upaya mengenai jaminan produk halal.

Terkait anggaran, Nursyam menjelaskan kalau hal itu juga sedang disiapkan. Dikatakan mantan Dirjen Pendidikan Islam ini, BPJH akan menggunakan anggaran yang sebelumnya sudah disiapkan pada struktur lama yang berada di Ditjen Bimas Islam. “Selain itu, kita siapkan juga anggaran di Setjen untuk kebutuhan operasional dari struktur baru ini,” terangnya.

Peran MUI selanjutnya

Meski ada peralihan, namun tidak serta merta kewenangan ini menghilangkan peran MUI dalam hal pengawasan produk Halal. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, H. M. Tambrin, saat menjadi narasumber dalam Workshop Jurnalistik Tenaga Kehumasan Kemenag RI, di Jl. Lapangan Banteng Jakarta, Kamis (10/11), mengungkapkan bahwa dengan berjalannya BPJPH, tidak menghilangkan peran LPPOM MUI. Lembaga tersebut akan berstatus sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yaitu lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.

LPH dapat diselenggarakan oleh swasta dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sertifikat produk halal yang telah dikeluarkan oleh MUI masih berlaku sampai batas berlakunya berakhir.

H.M. Tambrin mengaku bahwa dirinya telah melakukan koordinasi dengan Ketua MUI, KH. Maruf Amin, terkait implementasi BPJPH. Menurutnya MUI siap membantu dan bekerjasama dalam penyelenggaraan BPJPH. Kerjasama yang dapat dilakukan antara MUI dan BPJPH sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tersebut meliputi sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan Produk, dan akreditasi LPH. (AbaHanif, Release Kemenag dan berbagai sumber)

 

 

Related Post

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories