Pasti Halal Dot Com

LPPOM MUI Pelopor Standar Halal Dunia

LPPOM MUI diakui sebagai Pelopor Standar Halal Dunia. Serjarahnya yang puluhan tahun dalam mengawal produk sersertifikat halal menarik dunia internasional mengadopsinya.

Sejarah MUI sebagai lembaga sertifikasi produk halal bukan dimulai beberapa hari yang lalu. Lembaga ini sudah hampir 30 tahun berkhidmad bagi standar halal pangan dan produk konsumsi lain bagi muslimin. Sepanjang sejarahnya itu tentu saja banyak dinamika positif negatif. Membentuk lembaga, menjalankan amanah, dan menjaga agar semuanya bejalan dengan syariah bukanlah pekerjaan mudah. Masyarakat muslim sangat pantas mengapresiasi MUI dengan segala upayanya menjaga pola konsumsi umat agar tetap halal.

Dunia internasional pun mengakui prestasi MUI dalam soal produk halal ini. Pada 24 Juni 2011,  Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia saat itu, Dr. Ir. M. Hatta Rajasa telah mendeklarasikan Indonesia sebagai Pusat Halal dunia. Deklarasi tersebut sejalan dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh LPPOM MUI, antara lain dengan mendisain dan menyusun Sistem Sertifikasi Halal (SH) dan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang telah diadposi lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri. LPPOM MUI adalah pelopor dalam Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal secara internasional.

Diadopsinya standar halal Indonesia oleh lembaga luar negeri tentu sangat menguntungkan Indonesia, baik bagi konsumen maupun produsen. Sebab, konsumen terlindungi dari produk-produk yang tidak dijamin kehalalannya. Selain itu, dengan standar yang telah diakui bersama, kalangan pelaku bisnis juga memperoleh kepastian tentang persyaratan halal yang harus mereka penuhi sebelum memasarkan produk mereka.

Sejak didirikan hingga sekarang, LPPOM MUI telah mengeluarkan sedikitnya 9000 sertifikat halal, dengan jumlah produk mencapai di atas 100.000 item dari 5000 an lebih perusahaan.

Sejarah perkembangan sertifikasi halal di Indonesia tak lepas dari merebaknya kasus lemak babi pada tahun 1988. Kasus yang berasal dari temuan peneliti dtari Universitas Brawijaya, Malang itu tidak hanya menghebohkan umat Islam dan juga berpotensi meruntuhkan perekonomian nasional karena tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk pangan olahan  menurun drastis.

Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 6 Januari 1989 mendirikan LPPOM MUI  sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika.

Untuk menelisik besarnya peran MUI bagi sendi penting negri ini, marilah kita lacak kembali perjalanan pada akhir dekade 80an itu.

Adalah Tri Soesanto, seorang dosen teknologi pangan di Universitas Brawijaya Malang. Kala itu,  tahun 1988, bersama sejumlah mahasiswanya, ia menyentak kesadaran umat Islam Indonesia setelah penelitiannya menunjukkan, banyaknya makanan yang mengandung  babi dan produk turunannya.

Inisiatif Tri Soesanto melakukan penelitian bermula ketika ia melihat seorang rekannya yang muslim memakan bacon, daging babi asap. Tri lalu berkesimpulan, tentu sedikit yang tahu bahwa banyak makanan memakai bahan dari babi atau barang yang diharamkan dalam Islam. Bersama beberapa mahasiswanya, Tri lantas menindaklanjuti dengan cara meneliti produk-produk yang dijual di sejumlah pasar swalayan dan toko kelontong. Mereka mencatat nama produk yang memakai gelatin, shortening, lard , dan alkohol.

Gelatin adalah protein yang diturunkan dari kulit, jaringan urat, dan tulang binatang. Kebanyakan gelatin berasal dari babi karena tulang binatang ini lunak. Shortening ini semacam margarin yang berasal dari lemak hewan, bisa juga berasal dari minyak tumbuhan yang ditambahkan ke lemak babi. Sedangkan lard adalah minyak babi.

Hasilnya cukup mencengangkan. Sebab Tri menemukan 34 jenis makanan dan minuman yang mengandung barang haram itu. Hasil penelitian itu menghebohkan masyarakay Muslim di Indonesia.

Gara-gara hasil penelitian ini, banyak pengusaha panik. Produsen biskuit Siong Hoe, PT Tri Fabig, misalnya, harus “mengiklankan” diri bila barangnya tidak haram. PT Food Specialties Indonesia (FSI), terpakda harus mengeluarkan dana iklan Rp 340 juta.

Bahkan, Sekjen Departemen Agama (ketika itu) Tarmizi Taher, bersama tim MUI, secara demonstratif minum susu di pabrik Dancow di Pasuruan untuk meredam masyarakat.

Kasus Ajinomoto

Heboh soal makanan haram juga pernah terjadi di Bandung pada 1984. Ketika itu, sejumlah mahasiswa Fakultas Peternakan meneliti dagangan tukang bakso keliling atau yang mangkal di pinggir jalan. Sekitar 30 persen bakso yang dijual terbukti mengandung daging babi.

Juga kasus Ajinomoto, tahun 2001. Masyarakat dibuat heboh, akibat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mengharamkan Ajinomoto. Sebab, berdasarkan penelitian MUI, bahan baku Ajinomoto “ditengarai” dicampur dengan lemak babi.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, langsung tersentak.

Aparat keamanan bertindak sigap. Untuk meredam gejolak massa, Jumat malam kepolisian Jawa Timur menahan empat pimpinan PT Ajinomoto, dan menjadikannya sebagai tersangka. Tuduhannya melanggar UU Konsumen.

Ke-empat pimpinan PT Ajinomoto tersebut masing-masing Ir Haryono (Manajer Quality Control), Yosiko Ogama (Direktur Teknik), Sartono (Manajer Produksi) dan Hari Suseno (Manajer Pabrik). Hingga Sabtu siang, mereka masih diperiksa tim Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polda Jawa Timur.

Sebelum ini, sebenarnya Ajinomoto sudah mengantungi sertifikat ‘halal’ dari MUI. Namun itu hanya berlaku dua tahun, dan berakhir sejak Juni 2000. Setelah tanggal itu, pihak Ajinomoto tak melakukan pemeriksaan lagi ke MUI. Mereka malah mengubah bahan bakunya, yang ditengarai MUI mengandung ekstrak lemak babi.

Tapi benarkah megandung lemak babi? PT Ajinomoto Indonesia membantah bahwa produk akhir MSG Ajinomoto mengandung unsur “porcine”. Bantahan PT Ajinomoto itu dikemukakan dalam siaran pers yang ditandatangani Department Manager PT Ajinomoto Indonesia, Tjokorda Bagus Sudarta, Kamis.

Sebelumnya Tjokorda melalui media masa mengakui menggunakan bactosoytone yang diekstrasi dari daging babi untuk menggantikanpolypeptone yang biasa diekstrasi dari daging sapi.

Diungkapkan juga olehnya, alasan menggunakan bactosoytone itu karena lebih ekonomis, namun penggunaan ekstrasi daging babi itu hanyalah sebagai medium dan sebenarnya tidak berhubungan dengan produk akhir.

Dalam siaran persnya, Tjokorda mengatakan, untuk menghilangkan keresahan dan menjaga ketenangan masyarakat dalam mengkonsumsi produk Ajinomoto, maka pihaknya akan menarik secara serentak di seluruh Indonesia produk MSG Ajinomoto yang telah beredar dalam kurun waktu dua hingga tiga minggu terhitung mulai 3 Januari 2001. Jumlahnya sekitar 10 ribu ton.

Tjokorda mengatakan, setelah proses penarikan selesai dilaksanakan maka pemasaran produk baru MSG Ajinomoto akan menggunakan unsur “mameno” dalam proses produksi setelah mendapat sertifikat halal dari LP POM MUI.

Dalam siaran pers itu juga disebutkan, PT Ajinomoto Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Ia mengatakan, seluruh produk Ajinomoto harus ditarik dari peredaran dan stok baru hanya boleh dipasarkan setelah mendapat sertifikat halal yang baru dari MUI.

Akibat kasus ini, PT Ajinomoto terpaksa harus memberi ganti-rugi pedagangdengan total nilai sebesar Rp 55 milyar.

Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini jika MUI pada akhir tahun 80an itu tidak berinisiatif membentuk LPPOM dan secara serius membentuk sistem sertifkasi halal. Hingar bingar tentang produk tidak hala seperti petikan cerita lamai atas mungkin akan terjadi setiap hari. Akibat lebih jauh pastilah akan meruntuhkan perekonomian nasional kita. Bagaimanapun masyarakat muslim Indonesia pasti akan menolak produk tidak halal atau yang meragukan. Sistem Halal MUI yang beberapa tahun terakhir ini banyak diadopsi di banyak negara juga makin menjamin kehalalan produk pabrikan di manapun. Setidaknya, dunia jadi bisa menyediakan pilihan bagi muslimin untuk mendapatkan produk yang pasti halal.

Mengingat semua itu, memang tidak bijak jika MUI disingkirkan dari proses sertifikasi halal ini. MUI telah bergerak ketika lembaga lain, termasuk pemerintah belum bisa melakukan apapun. Pengalaman panjang MUI juga mesti menjadi pertimbangan agar lembaga ini tetap memiliki kontrol utama kehalalan produk konsumsi yang beredar di Indonesia. Bahwa masih banyak kekurangan dalam menjalankan tugasnya, tidak berarti harus meniadakan MUI. Undang-Undang semestinya memperhatikan hal penting ini.

Aba Hanif, (Dari berbagai sumber)

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories